SHARE

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto

CARAPANDANG.COM - Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa PDIP dengan tegas menolak rencana Menteri Perdagangan yang akan mengimpor beras. Selain melupakan basis politik Presiden dan PDIP dari petani, menurutnya rencana tersebut sangat tidak tepat mengingat perekonomian nasional sedang tertekan akibat pandemi Covid-19.

Hasto memandang rencana impor tersebut hanya menghambur-hamburkan devisa negara hanya untuk satu produksi pangan yang sebenarnya bangsa Indonesia bisa memproduksi pangan tersebut.  

"Dalam situasi kontraksi ekonomi seperti saat ini penting untuk hemat devisa negara," tegas Hasto  dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (22/3).

Dia mengatakan, sikap PDIP menolak impor beras bukan tanpa alasan. Sejak setahun lalu, PDIP telah memelopori gerakan menanam tanaman pendamping beras yang dilakukan oleh struktural Partai, eksekutif dan legislatif Partai.

"Tanaman tersebut mencakup sagu, ketela, umbi-umbian, jagung, pisang, talas, porang, sukun dan lain-lain. Nusantara begitu kaya dengan aneka rupa makanan, kekayaan hortikultura, yang seharusnya membuat menteri perdagangan percaya bahwa impor beras tidak perlu dilakukan,"ujarnya. 

Selain mendorong diversifikasi pangan, pihaknya  juga mengajak seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional secara swadaya masyarakat. Dalam hal ini, kader partai diberi tugas untuk memberi teladan serta mengajak simpatisan dan masyarakat luas untuk secara sadar mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras sehingga konsumsi beras yang digantikan oleh makanan lain sekitar 5 persen.

Hasto menganggap, jumlah tersebut kelihatan sepele, tapi itu akan mengurangi kebutuhan nasional setara dengan 1,5 juta ton. Kalau ini terjadi maka, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi eksportir beras.

"Cara ini jauh lebih terhormat dan akan mampu meningkatkan martabat bangsa. Terkadang kita dijajah oleh cara berpikir yang terlalu pragmatis sehingga melanggengkan ketergantungan terhadap impor. Diperlukan cara berpikir baru yang disertai dengan langkah strategis yang konsisten agar kita bisa membalik keadaan: dari importir menjadi eksportir beras," kata Hasto.

Maka itu, PDIP mengingatkan agar menteri sebagai pembantu presiden jangan menjadi beban presiden dengan memaksa  impor beras secara sepihak.

"Ini tidak hanya bertentangan dengan politik pangan Presiden Jokowi, namun mencoreng muka Presiden Jokowi yang belum lama mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri,"  demikian Hasto. 

Tags
SHARE