CARAPANDANG - DPP PDI-Perjuangan (PDIP) mengkritisi langkah pemerintah yang ingin menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.

PDIP menilai kebijakan itu tidak sesuai dan merugikan rakyat Indonesia. Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengemukakan bahwa pemerintah tengah memainkan politik bansos agar citranya naik di mata masyarakat.

Menurut Hasto, pemerintah sengaja menaikan PPN hingga 12% untuk dibagikan ke masyarakat penerima bansos.

"Mereka menerima bansos, tapi implikasinya adalah PPN mau dinaikan. Ini jelas dapat mengurangi pendapatan masyarakat. Jadi rakyat menjadi korban dari politik bansos yang dilakukan pemerintah," tuturnya di Kantor DPP PDI-Perjuangan Jakarta, Rabu (20/11).

Dia juga mengatakan bahwa pemerintah saat ini tidak memberikan kepastian hukum kepada para investor, sehingga investasi ke Indonesia mulai menurun.

"Seperti investasi IKN yang jauh sekali dari apa yang dikampanyekan Jokowi karena jauh dari kepastian hukum," katanya.

Masalah lain dari Indonesia, menurut Hasto adalah gelombang PHK yang tidak pernah berhenti. Maka dari itu, Hasto mengimbau agar pemerintah membuat kebijakan tepat sehingga tidak merugikan rakyat.

"PHK ini juga jadi persoalan serius untuk rakyat Indonesia, karena juga tidak ada kepastian hukum," ujarnya.