CARAPANDANG.COM - Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Mediheryanto mengatakan BKKBN mengubah nomenklatur Kampung Keluarga Berencana (KB) menjadi Kampung Keluarga Berkualitas (KKB).
"Sesuai arahan Presiden, Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri, sekarang kampung KB dirubah menjadi kampung keluarga berkualitas," katanya, di kantor wali kota Tanjungpinang.
Perubahan tersebut, lanjut Mediheryanto, karena selama ini pengelolaan kampung KB seakan-akan hanya milik BKKBN dan orientasinya masih sekitar persoalan KB. Padahal yang harus dilakukan di situ adalah intervensi dari semua sektor, baik ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan.
"Jadi, untuk merubah imej tadi dirubah menjadi kampung keluarga berkualitas. Sehingga lebih umum. Perubahan ini sudah terlaksana," ucapnya.
Menurut dia, dengan memperkenalkan kampung keluarga berkualitas, tidak hanya mengajak masyarakat ikut ber KB atau ikut menggunakan alat kontrasepsi. Tetapi, kehadirannya itu untuk membangun kampung dari seluruh sektor.
Selain itu, kampung keluarga berkualitas ini juga, bukan saja milik BKKBN atau OPD teknis di kota dan kabupaten, tetapi milik semua pihak baik OPD pemda maupun swasta.
"Perlu sinergi bersama untuk merancang program pembangunan dari tingkat bawah yaitu kampung. Jadi, ini tanggung jawab semua pihak," tutupnya.
"Sesuai arahan Presiden, Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri, sekarang kampung KB dirubah menjadi kampung keluarga berkualitas," katanya, di kantor wali kota Tanjungpinang.
Perubahan tersebut, lanjut Mediheryanto, karena selama ini pengelolaan kampung KB seakan-akan hanya milik BKKBN dan orientasinya masih sekitar persoalan KB. Padahal yang harus dilakukan di situ adalah intervensi dari semua sektor, baik ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan.
"Jadi, untuk merubah imej tadi dirubah menjadi kampung keluarga berkualitas. Sehingga lebih umum. Perubahan ini sudah terlaksana," ucapnya.
Menurut dia, dengan memperkenalkan kampung keluarga berkualitas, tidak hanya mengajak masyarakat ikut ber KB atau ikut menggunakan alat kontrasepsi. Tetapi, kehadirannya itu untuk membangun kampung dari seluruh sektor.
Selain itu, kampung keluarga berkualitas ini juga, bukan saja milik BKKBN atau OPD teknis di kota dan kabupaten, tetapi milik semua pihak baik OPD pemda maupun swasta.
"Perlu sinergi bersama untuk merancang program pembangunan dari tingkat bawah yaitu kampung. Jadi, ini tanggung jawab semua pihak," tutupnya.
