CARAPANDANG - Suriah berencana menggelar pemilu parlemen pertama di bawah pemerintahan baru antara 15 hingga 20 September mendatang, menyusul runtuhnya rezim Bashar al-Assad.
Ketua Komite Pemilu Tinggi, Mohammad Taha al-Ahmad, menyampaikan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Presiden Ahmad al-Sharaa, Sabtu (27/7) untuk memaparkan sejumlah perubahan penting dalam undang-undang pemilu sementara.
Perubahan tersebut merupakan hasil konsultasi dengan berbagai kalangan masyarakat Suriah, seperti dilaporkan kantor berita negara SANA.
Presiden Sharaa menekankan pentingnya penyelenggaraan pemilu di seluruh provinsi Suriah serta menolak segala bentuk pembagian wilayah, yang menurutnya ditolak oleh seluruh rakyat Suriah.
Presiden juga menegaskan pentingnya mengecualikan individu yang mendukung atau bekerja sama dengan penjahat perang, serta mereka yang menyebarkan paham sektarian atau ide pemisahan wilayah, tambah Ahmad.
Jumlah kursi di Majelis Rakyat (parlemen) akan meningkat dari 150 menjadi 210 berdasarkan sistem baru. Mengacu pada sensus penduduk 2011, alokasi kursi per provinsi juga akan disesuaikan. Presiden akan menunjuk 70 dari total 210 anggota parlemen, jelas Ahmad.
Ia menjelaskan bahwa setelah dekrit presiden tentang sistem pemilu sementara ditandatangani, komite pemilu akan membutuhkan waktu sekitar satu pekan untuk membentuk subkomite. Subkomite tersebut kemudian memiliki waktu 15 hari untuk membentuk badan pemilihan.
