CARAPANDANG –  Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan kebijakan Menteri ESDM yang melarang gas LPG 3 kg dijual di tingkat pengecer harus menjadi catatan bagi Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya kebijakan yang tidak melalui uji coba tersebut telah membebani Presiden Subianto dalam menjalankan roda pemerintahannya.

"Iya pastilah soal LPG (3 kg) karena menimbulkan keriuhan, kegaduhan, kemudian kebijakan yang ditempuh juga belum diuji tingkat validitasnya, tingkat kecanggihannya,” katanya kepada wartawan, Jumat, 7 Februari 2025.

Menurutnya para pembantu Presiden seharusnya mengedepankan kebijakan-kebijakan yang tidak menyulitkan atau menyengsarakan rakyat kecil. Maka itu, ia meminta agar Prabowo mengevaluasi menteri-menteri yang tidak seirama dengan dirinya.

“Seharusnya setiap kebijakan itu kalau menyangkut hajat hidup orang banyak setidaknya dilakukan pilot project dahulu di beberapa titik kabupaten/kota,”jelas Ketua Badan Anggaran DPR RI ini.

Kembali soal LPG 3 kg- kebijakan yang dijalankan Menteri ESDM terlalu buru-buru. Sehingga, kebijakan yang bertujuan agar subsidi tepat sasaran justru menimbulkan kecacauan di tengah masyarakat. Bahkan sampai korban jiwa yang melayang karena sulitnya masyarakat untuk mendapatkan gas melon tersebut.

“Bukan langsung begitu saja diterapkan pangkalan jadi TG sentral, itu bikin chaos di masyarakat bawah,” demikian Said.