"Komite tersebut harus tunduk pada sistem politik Palestina di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem, dan pembentukannya tidak boleh mengarah pada pemisahan Gaza dari wilayah Palestina lainnya," demikian bunyi salah satu prinsip pembentukan komite itu, menurut sang narasumber kepada Xinhua.

Prinsip lainnya menyebutkan bahwa komite tersebut akan terus beroperasi di Gaza hingga alasan-alasan yang mendorong pembentukannya tidak lagi ada, atau hingga pemilihan umum diadakan atau rumusan lain yang disepakati secara nasional disahkan, dan hal ini akan ditentukan melalui konsensus nasional serta dekret presiden Palestina, tambah narasumber itu.

Sebelumnya dikelola oleh Fatah, Gaza sudah berada di bawah kendali Hamas sejak 2007. Israel berulang kali menyatakan penolakan terhadap pemerintahan Hamas di Gaza ke depannya.

Sejak 7 Oktober 2023, sebanyak 44.502 warga Palestina tewas dan 105.454 lainnya luka-luka, menurut data terbaru yang dirilis oleh otoritas kesehatan Gaza pada Selasa.

Eskalasi Israel tersebut terjadi setelah serangan mendadak yang dilancarkan oleh Hamas di kota-kota Israel selatan, yang dalam insiden itu sekitar 1.200 warga Israel tewas dan lebih dari 200 orang lainnya disandera, menurut sejumlah laporan Israel.